TNews, BUTON TENGAH – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buton Tengah menaruh perhatian besar pada pemerataan layanan administrasi kependudukan di desa-desa terpencil. dengan terus mengupayakan pemerataan layanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil yang selama ini sulit dijangkau.
Melalui pendekatan jemput bola dan pemanfaatan teknologi, masyarakat di pelosok kini semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat dan gratis.
Hal ini disampaikan Kepala Disdukcapil Buton Tengah, Tamrin Mau, S.Pd, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2025 yang berlangsung di Jakarta, 23 April yang lalu.
Dalam Rakornas tersebut, Tamrin menegaskan pentingnya menjangkau wilayah yang selama ini belum optimal mendapatkan layanan. “Masih ada beberapa desa di Buton Tengah yang perlu kami prioritaskan dalam hal layanan kependudukan, terutama dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” ungkapnya, Kamis (8/5/2025).
Rakornas tahun ini mengusung tema “Data Kependudukan dan IKD sebagai Pondasi Layanan Publik yang Inklusif dan Pilar Transformasi Digital Nasional.” Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyoroti pentingnya pembaruan data secara berkala serta pemerataan layanan hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Data kependudukan yang akurat menjadi dasar bagi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemilu.
Oleh karena itu, Disdukcapil mengimbau masyarakat untuk aktif melakukan pembaruan data, seperti:
- Perubahan status perkawinan
- Kelahiran dan kematian anggota keluarga
- Perpindahan domisili
- Perubahan pekerjaan atau pendidikan
“Kami melihat betul tantangan itu di Buton Tengah. Maka, kami tidak hanya fokus di ibu kota kabupaten, tetapi juga turun langsung ke desa-desa agar semua penduduk punya akses identitas digital,” ujar Tamrin.
Tamrin berharap Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Ia juga meminta agar pelatihan dan dukungan teknis dari pusat terus diberikan, sehingga implementasi IKD bisa merata dan inklusif.
Disdukcapil berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas data kependudukan. Pemerintah daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga data tetap mutakhir.
“Kami berkomitmen membangun sistem kependudukan yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi tentang hak dasar warga untuk diakui secara hukum,” tutupnya.
(Redaksi)
