TNews, BUTON TENGAH – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah menekankan singkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMP, RPJMD, Renstra, dan Renja OPD. di Aula Hotel Phinisi, Kota Makassar, Senin (3/2/2025).
Penyusunan Cascading dan Crosscutting yang tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran secara maksimal.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah, Muh. Rijal, saat menutup kegiatan pendampingan penyusunan Cascading dan Crosscutting, yang diikuti oleh seluruh OPD Buton Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda menekankan pentingnya pembentukan tim lintas kerja OPD guna mempercepat pencapaian target kinerja di berbagai sektor strategis, seperti:
- Pengembangan sektor pariwisata
- Peningkatan retribusi pajak daerah
- Pemberdayaan UMKM
- Perencanaan zonasi dan pengembangan pelabuhan untuk kapal cepat, peti kemas, dan pelabuhan rakyat
- Pengembangan kawasan pertanian berbasis wisata buah dan budidaya lobster
- Percepatan penanganan gizi buruk melalui Dinas Kesehatan
- Peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PTSP)
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya analisis efisiensi penggunaan kendaraan dinas roda empat, apakah lebih menguntungkan dengan sistem sewa atau pengadaan sendiri. Selain itu, ia menegaskan bahwa seluruh indikator pembangunan manusia (IPM), khususnya di sektor pendidikan, harus terukur dengan jelas.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pj Sekda akan menggelar pertemuan dengan para perencana dan kepala OPD untuk mempresentasikan perencanaan masing-masing OPD. Tujuannya adalah agar perencanaan daerah lebih terarah dan terstruktur.
“Saya ingin perubahan nyata demi kemajuan daerah. Niat saya sebagai Sekda adalah murni untuk memberikan manfaat bagi Buton Tengah,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Pj Sekda Muh. Rijal menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar segera menggelar rapat internal dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi setibanya di Buton Tengah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh materi yang telah dipelajari selama pelatihan tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam perencanaan daerah.
“Kita menggunakan anggaran daerah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, saya tekankan pentingnya asas manfaat dari kegiatan ini. Semua perencana di setiap dinas harus benar-benar memanfaatkan ilmu yang diperoleh dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
Dikonfirmasi soal bagaimana dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (UMKM) Buton Tengah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopumkm), Siruddin,, S.Pd, M.Pd menyampaikan memang seharusnya terdapat singkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMP, RPJMD, Renstra, dan Renja OPD.
“Hal ini penting agar bagaimana semua yang dilaksanakan OPD benar-benar bermanfaat, bagi Diskopumkm Buteng Pemberdayaan UMKM akan terus ditingkatkan sebagaimana yang disampaikan Pj. Sekda, insha allah data Pelaku UMKM lengkap di Dinaas Koperasi dan UMKM, selanjutnya bagaimana singkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP” Tutupnya.
Penulis : Muhammad Shabuur
